PANGANDARAN TODAY – Pemerintah Kabupaten Pangandaran menggelar ekspose kinerja pemerintah daerah dengan mengundang seluruh Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, honorer dan stakeholder lainnya di hotel Laut Biru, Rabu 6 Desember 2023.
Dalam forum ekpos tersebut Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Pangandaran menyatakan dukungannya kepada Pemerintah Daerah soal usulan rencana pinjaman untuk menutupi defisit.
Ketua APDESI Kab Pangandaran Sugiono mengatakan, soal rencana Pemerintah Daerah terkait pinjaman jangka panjang menurutnya itu solusi untuk menyelesaikan masalah defisit.
“Kalau sampai tidak, justru banyak persoalan yang muncul, karena yang biasa RT dan RW mendapatkan,honor itu akan hilang,” ungkap Sugianto, Rabu 6 Desember 2023.
Begitu juga dengan anggota Linmas, bahkan kata Sugianto, yang biasanya perangkat desa mendapatkan TAPD atau Tunjangan Aparatur Desa dari Pemda itu juga akan hilang kalau Pemda tidak melakukan pinjaman.
“Jadi kami setuju dan mendukung rencana pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman melalui portofolio,” ujarnya.
Ia juga menyarankan, kepada rekan-rekan DPRD yang ingkar tidak paripurna, agar kedepannya tidak dilakukan kembali.
“Kami harap kedepannya jangan seperti itu lah, kan itu merupakan tugasnya anggota DPRD untuk paripurna. Jadi kalau ada beda pandangan ya sampaikan saja di rapat paripurna, apalagi ini APBD yang dikorbankan yang jelas kami akan kena dampaknya,” ujar Sugiono.
Sementara Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengatakan, defisit itu tidak bisa dihindarkan karena ada pandemi.
“Bagaimana untuk mengantisipasi atau menutupi defisit tersebut, mau dibiarkan atau pakai pola kedua yaitu portofolio, maka kami ambil yang pola kedua untuk menjaga dan sebagainya,” kata Jeje
Portofolio ini kata Jeje, yaitu memindahkan utang dari risiko tinggi menjadi risiko rendah dengan cara meminjam jangka panjang.
“Program pemerintah yang menjadi program unggulan seperti Pangandaran Hebat, bea siswa, jaminan kesehatan, program penguatan desa berjalan seperti pembangunan infrastruktur, ekonomi pedesaan, tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, RT dan RW, Linmas pembiayaan tenaga dan sebagainya bisa berjalan dengan lancar dengan beban APBD kita mampu membayarnya,” kata Jeje.
Apabila, pinjaman untuk menutupi defisit tidak dilaksanakan menurut Jeje, akan terjadi pengetatan atau penghematan yang luar biasa dan itu yang tidak diinginkan
“Kasihan juga kan kalau ada penghematan anggaran yang luar biasa. Defisit itu tidak dapat dihindari, saya kira hampir di semua daerah pun mengalami hal yang sama dampak dari Pandemi Covid tersebut,” ujarnya.
Jeje menyampaikan terkait pelaksanaan kinerja yang telah dicapai yaitu kaitan dengan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pariwisata serta indikator makro daerah dan berbagai kejadian yang menjadi hambatan finansial pemerintah daerah dalam pencapaian target RPJMD yaitu penanganan Covid-19, Regulasi dari Pemerintah Pusat berupa pemotongan transfer daerah DAU, refocusing anggaran, DAU yang diarahkan (special grant), penurunan PAD dan Pilkada serentak yang menyebabkan pemangkasan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati sehingga harus ada akselerasi pencapaian target RPJMD.
“Dengan kondisi seperti itu, jika pemerintah daerah tidak melakukan langkah alternatif dan strategis, maka akan terjadi pergerakan ekonomi yang sangat lambat dan laju pertumbuhan ekonomi menjadi menurun atau mengalami tren pertumbuhan yang negatif, karena laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangandaran sangat ditentukan oleh besarnya belanja APBD,” papar Jeje.
Pada periode tahun anggaran 2021 hingga 2023, langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai pendapatan optimal, kata Jeje, yaitu program kegiatan tetap berjalan dan target tercapai, tetap berjalannya pembangunan dengan skala prioritas pertama sehingga pergerakan ekonomi tetap berjalan, kedua pemerataan pembangunan tercapai dan ketiga target RPJMD tahun 2021-2026 dapat tercapai.
Langkah tersebut kata dia, sesuai dengan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui program portofolio yang menjadikan solusi dalam upaya penyehatan finansial Pemerintah Kabupaten Pangandaran supaya roda pergerakan perekonomian masyarakat tetap berjalan dengan lancar dan kondusif dan penunjang kegiatan Pemda untuk para honorer dan lainnya.
Lanjut Jeje, lalu program pengangkatan SDM yang diperlukan dapat berjalan seperti rekrutmen PPPK dan rekrutmen ASN, jasa pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, bagi hasil ke desa bisa berjalan kembali.
Sebagaimana yang pernah diberitakan sebelumnya, sekelompok massa melakukan aksi demo di gedung DPRD Kabupaten Pangandaran pada Rabu 29 November 2023 kemarin terkait penolakan rencana pinjaman Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebesar Rp 350 miliar untuk menutupi defisit.***
