PANGANDARAN TODAY – Langkah Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam membenahi sistem parkir di kawasan pantai tidak sepenuhnya berjalan mulus.
Meski bertujuan menekan angka pungutan liar (pungli) dan mengurai kemacetan, kebijakan ini mendapat protes keras dari para pedagang dan pelaku wisata yang merasa dirugikan secara ekonomi.
Bupati Pangandaran Citra Pitriyami turun langsung menemui massa di kawasan Pantai Pangandaran untuk berdialog terkait penataan pariwisata berbasis lalu lintas tersebut.
Pertemuan yang berlangsung di pinggir jalan ini menjadi ajang bagi warga untuk menumpahkan keresahan mereka terhadap kebijakan baru pemerintah daerah.
Sejumlah pedagang menyampaikan keberatan mereka secara langsung kepada Bupati. Mereka mengeluhkan aturan parkir yang dinilai terlalu ketat. Lokasi parkir yang diarahkan jauh dari titik berjualan dikhawatirkan membuat wisatawan enggan mampir, yang berujung pada anjloknya pendapatan harian mereka.
”Nasib ekonomi warga lokal yang menggantungkan hidup dari kunjungan wisatawan di sepanjang pantai harus dipertimbangkan. Pemerintah jangan hanya fokus pada kelancaran lalu lintas,” ujar salah satu perwakilan warga saat dialog.
Para pelaku wisata mendesak agar pemerintah menyediakan fasilitas pendukung atau akses yang memudahkan wisatawan menjangkau area perdagangan jika sistem parkir tersentralisasi tetap diberlakukan. Mereka berharap ada kebijakan yang lebih adil bagi kelangsungan usaha kecil di kawasan wisata.
Di sisi lain, Bupati Citra menegaskan, pembenahan ini sangat krusial untuk memperbaiki citra pariwisata Pangandaran yang selama ini tercoreng oleh praktik pungli.
Menurutnya, titik parkir yang tidak teratur menjadi celah bagi oknum tidak bertanggung jawab untuk menarik biaya ilegal dari wisatawan.
”Masalah yang paling krusial adalah pungli. Dengan adanya penataan, kita mempersempit ruang gerak oknum,” kata Citra di hadapan para pelaku wisata, Selasa, 17 Februari 2026.
Ia menambahkan, titik parkir yang terpusat akan memudahkan pengawasan dan kontrol dari pemerintah daerah maupun aparat terkait.
Menanggapi gelombang protes tersebut, Bupati Citra menyatakan, kebijakan penataan ini masih dalam tahap percobaan. Ia memastikan pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi dan kajian ulang untuk mencari titik tengah.
”Kebijakan ini akan terus dikaji agar menemukan solusi terbaik yang tidak merugikan pihak manapun,” tegas Citra.
Ia berharap keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha lokal tetap terjaga demi mewujudkan Pangandaran sebagai destinasi wisata kelas dunia yang tertib, aman dan bebas pungli.***
