PANGANDARAN – Bupati Pangandaran Citra Pitriyami berharap aturan ambang batas belanja pegawai sebesar 30 persen tidak diterapkan secara kaku. Ia tengah menyusun strategi agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di lingkup pemerintahannya.
Saat ini, porsi belanja pegawai di Kabupaten Pangandaran dilaporkan telah mendekati ambang batas yang ditetapkan pemerintah pusat tersebut.
“Belum pasti, tapi mudah-mudahan tidak jadi. Dan, itu menjadi beban kami karena belanja pegawai kita hampir 30 persen,” ucap Citra baru-baru ini.
Citra menegaskan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pangandaran akan terus berupaya agar efisiensi anggaran tidak berujung pada pemangkasan jumlah pegawai atau pemutusan kontrak kerja.
“Saya sudah ngitung-ngitung, mungkin ada 1.000 PPPK Paruh Waktu yang bakalan kena efisiensi, kalau besok 2027 harus dilakukan, saya berharap tidak diberhentikan tapi bagaimana menyelamatkan mereka,” katanya.
Ia memastikan akan menempuh langkah konkret, terutama dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru demi menyeimbangkan neraca keuangan.
“Dan maka dari itu harus menaikan pendapatan, cari potensi. Kalau itu harus dilaksanakan, potensi pendapatan daerah juga harus meningkat. Tentu menjadi pembahasan kami. Tidak membayangkan itu harus dilaksanakan,” katanya.
Citra juga berkomitmen untuk tidak mengambil kebijakan yang merugikan Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk menghindari pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Mengurangi TPP pegawai, gak boleh dikurangi lagi. Sudah cukup mereka,” ucapnya.
Ia menjelaskan, pembahasan terkait pencarian sumber PAD tambahan atau kenaikan pajak daerah akan dikaji secara mendalam agar tidak membebani masyarakat. “Nanti kan harus menghitung juga reaksinya gimana, kalo misal naikan pajak daerah,” ujarnya.***
