PANGANDARAN – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran tahun 2027.
Musrenbang tingkat kabupaten yang bertemakan pada Akselerasi Perekonomian Berbasis Wisata ini digelar di aula Supan Sastrawijaya SMPN 1 Pangandaran, Rabu, 8 April 2026. Musrenbang dihadiri oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat (virtual), Bupati dan jajaran, Ketua DPRD, Forkompinda, Perguruan Tinggi, SKPD , Camat, Kepala Desa, Ormas dan LSM serta pelajar.
Bupati Citra Pitriyami mengatakan, pertumbuhan ekonomi sudah meningkat. Bahkan kata Citra, Pangandaran sudah berada diperingkat ke 8 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.
“Sektor pariwisata sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian masyarakat,” ujar Citra.
“Hingga sekarang ini, satu juta pengunjung saja sudah berapa perputaran ekonominya. Apalagi di RKPD tahun 2027 fokus bagaimana mengembangkan pariwisata di Kabupaten Pangandaran,” kata Citra.
Kata Citra, ada beberapa program yang diprioritaskan di tahun 2027, selain di sekolah pendidikan dan kesehatan juga di sektor pariwisata.
“Salah satunya infrastruktur jalan untuk konektivitas ke destinasi wisata desa,” ujar Citra.
Ditanya soal percepatan perekonomian berbasis wisata, Ketua DPRD Kab Pangandaran Asep Noordin mengatakan, rencana pembangunan Jalan Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Getaci) hingga wilayah Cilacap dinilai akan berdampak besar terhadap peningkatan arus kendaraan menuju Pangandaran.
Hal tersebut mendorong DPRD Kabupaten Pangandaran meminta pemerintah daerah segera menyiapkan langkah antisipatif, khususnya terkait akses jalan dari pintu keluar tol.
Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, mengatakan, kemudahan akses melalui Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap Toll Road tidak hanya akan mempercepat perjalanan, tapi juga meningkatkan jumlah kendaraan yang masuk ke Pangandaran.
“Saya kira dengan rencana akses dipermudah, ini bukan hanya cepat tapi akan memperbanyak kendaraan datang ke Pangandaran,” ujar Asep.
Menurutnya, kondisi akses jalan yang ada saat ini belum memadai untuk menampung lonjakan volume kendaraan di masa mendatang.
Untuk itu, pemerintah daerah diminta untuk mendorong pemerintah Provinsi Jawa Barat agar memperpanjang jalur strategis.
Asep pun mengusulkan agar jalur Kalipucang – Majingklak diperpanjang menjadi Kalipucang–Karangnini.
Rute tersebut meliputi wilayah Kalipucang, Palataragung, Karapyak hingga Karangnini, yang dinilai penting untuk meningkatkan konektivitas antar destinasi wisata sekaligus mengurangi potensi kemacetan.
Selain itu, ia pun menyoroti perlunya evaluasi terhadap akses jalan nasional yang kini kerap menjadi lokasi kecelakaan lalu lintas, termasuk kecelakaan tunggal seperti truk terbalik.
“Saya kira ini menjadi persoalan dalam analisis dampak lalu lintas (Amdalalin). Ada tikungan dan tanjakan seperti di Emplak yang kurang nyaman. Itu harus dievaluasi,” katanya.
Evaluasi tersebut, lanjut Ia, dapat mencakup pelebaran jalan maupun rekayasa trase, seperti meluruskan tikungan tajam sebagaimana yang sudah dilakukan di sejumlah ruas jalan di wilayah Cilacap, Jawa Tengah.
Tentu, berbagai upaya tersebut memerlukan koordinasi lintas kewenangan, baik antara pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat.
“Ini dalam rangka jangka panjang untuk menyongsong program pusat terkait infrastruktur jalan tol menuju Pangandaran,” ucap Asep.***
