PANGANDARAN – Sebagai bentuk nyata kepedulian Polri terhadap kesejahteraan masyarakat, Kapolres Pangandaran, AKBP Ikrar Potawari meninjau langsung pelaksanaan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di tiga titik berbeda di kabupaten Pangandaran, Selasa, 3 Maret 2026.
Adapun warga yang mendapatkan bantuan rutilahu yaitu:
-Ibu DINEM ( 81 th ) Dusun Cihideung, Desa Ciganjeng, Kecamatan Padaherang, pada Selasa Buruh tani.
-Karsodi ( 74 th ) dusun Cipari 04/01 Ds. Sukaresik Kec.Sidamulih
Buruh harian lepas.
-Ibu Konih ( 54 th ) dusun Cipari 03/01 Desa Sukaresik Kec. Sidamulih
Buruh harian lepas.
Kegiatan yang pembangunan tersebut berlangsung selama sepekan ini dan serempak dilaksanakan peresmian langsung oleh kapolri pada tanggal 04 Maret 2026, se Polda Jabar
dengan kondisi yang memprihatinkan.
Dalam pelaksanaan pembangunan rutilahu tersebut, Kapolres didampingi oleh pejabat utama Polres Pangandaran, termasuk Kasat Binmas AKP Didi Sutardi, Kehadiran jajaran pimpinan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan program Rutilahu dari Polres Pangandaran jatuh ke tangan yang benar-benar membutuhkan.
“Kami hadir langsung ke lapangan untuk memverifikasi kondisi fisik bangunan serta memastikan kriteria penerima bantuan sudah sesuai. Ini adalah komitmen kami, Polri hadir bukan hanya untuk keamanan, tapi juga untuk membantu meringankan beban sosial warga,” ujar kapolres
Sosok Penerima Manfaat
Ibu Dinem, ibu Konih dan Bapak Karsodi, penerima bantuan tersebut, merupakan lansia dengan kondisi rumah memprihatinkan. Di usianya yang senja, ia masih mengandalkan pekerjaan sebagai buruh tani/pekebun untuk bertahan hidup. Kondisi rumahnya menjadi perhatian khusus bagi Polres Pangandaran untuk segera mendapatkan perbaikan agar menjadi hunian yang lebih sehat dan aman.
Kegiatan pembangunan rutilahu ini juga melibatkan seluruh stakeholder termasuk Bupati bersama Dinas Sosial terkait guna memastikan aspek administrasi dan teknis program berjalan dengan transparan.
Polres Pangandaran hadir untuk masyarakat, tidak hanya dalam rangka penegakan hukum melainkan juga membantu dan memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan serta kebahagiaan bagi segenap warga masyarakat.***
