PANGANDARAN TODAY – Pembahasan terkait pengaturan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) akan segera dilakukan bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan depan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan bahwa diskusi ini menjadi langkah penting dalam memastikan subsidi BBM dapat diterapkan secara efektif dan efisien.
Anggota Komisi VII DPR, Abdul Kadir Karding, menegaskan pentingnya kebijakan subsidi BBM yang benar-benar menyasar masyarakat kelas bawah. Menurutnya, tujuan utama dari adanya subsidi adalah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, sehingga daya beli mereka tetap terjaga. “Sejak awal, subsidi bertujuan untuk memastikan daya beli masyarakat, terutama yang berasal dari kalangan menengah ke bawah, tetap stabil,” ujar Karding pada Senin (9/9/2024).
Karding menekankan bahwa subsidi BBM tidak boleh disalahgunakan oleh kalangan yang mampu. Pemerintah harus memastikan bahwa subsidi tersebut hanya dinikmati oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. “Memang subsidi ini membebani APBN cukup besar, namun yang terpenting adalah bagaimana subsidi tersebut tepat sasaran. Subsidi tetap harus berjalan, tetapi kita harus pastikan agar tidak dinikmati oleh kalangan kaya,” tegasnya.
Pemerintah, melalui berbagai upaya, terus berusaha untuk memastikan subsidi BBM hanya diterima oleh masyarakat kecil. Karding juga menyoroti bahwa Pertamina telah meluncurkan beberapa program untuk mendukung kebijakan tersebut. Salah satunya adalah penggunaan aplikasi digital yang mempermudah pemantauan distribusi BBM bersubsidi, serta kerja sama dengan pihak kepolisian terkait pengawasan nomor plat kendaraan yang berhak menerima subsidi.
Dalam menjaga keadilan distribusi subsidi, pemerintah dan Pertamina telah menerapkan sejumlah pembatasan untuk mencegah kebocoran subsidi ke kalangan yang tidak berhak. “Pemerintah wajib melindungi masyarakat kecil, dan Pertamina sudah melakukan berbagai cara, mulai dari aplikasi hingga pembatasan lainnya. Kerja sama dengan kepolisian dalam hal pemantauan nomor plat kendaraan juga menjadi salah satu upaya untuk memastikan subsidi tepat sasaran,” tambah Karding.
Keberlanjutan subsidi BBM menjadi isu penting dalam menjaga daya beli masyarakat menengah ke bawah. Langkah-langkah yang diambil pemerintah, baik melalui kebijakan pembatasan maupun teknologi, harus terus diperbaiki agar subsidi ini tidak disalahgunakan oleh kalangan yang mampu.
Di tengah beban besar terhadap APBN, fokus pada masyarakat kecil tetap harus menjadi prioritas utama dalam implementasi kebijakan subsidi BBM.***
