PANGANDARAN – Pemerintah Kabupaten Pangandaran mulai menyusun peta jalan alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata tahun anggaran 2026. Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, menegaskan bahwa retribusi yang ditarik dari wisatawan akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur dasar, khususnya perbaikan jalan di tingkat desa.
Langkah ini diambil guna mempercepat konektivitas antarwilayah yang selama ini menjadi aspirasi utama warga lokal. “Uang hasil PAD itu ya untuk pembangunan, terutama jalan-jalan. Target saya tahun ini kita sudah mulai membangun jalan desa, termasuk beberapa desa penghubung,” ujar Citra saat ditemui pada Kamis, 26 Maret 2026.
Kendati ambisi membangun infrastruktur cukup besar, Citra memastikan bahwa eksekusi proyek fisik tersebut tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian fiskal. Skala pembangunan jalan akan disesuaikan secara dinamis dengan realisasi akhir pendapatan dari pajak hotel, restoran, dan tiket masuk objek wisata.
Pemerintah daerah, kata Citra, harus jeli dalam menghitung kemampuan kantong daerah sebelum menetapkan target volume pengerjaan jalan.
”Nanti kita sesuaikan dengan PAD kita. Cukupnya untuk berapa kilometer (pembangunan jalan), itu yang akan kita laksanakan,” tambahnya.
Kebijakan ini merupakan upaya Pemkab Pangandaran untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang disetorkan wisatawan memberikan dampak instan dan inklusif bagi penduduk asli di wilayah pelosok desa.
Efisiensi Armada Wisata
Di sisi lain, Citra juga memberikan catatan terkait operasional transportasi publik penunjang wisata. Menanggapi desakan publik soal penambahan armada shuttle bus, ia menyatakan tidak akan melakukan pengadaan atau penyewaan unit secara gegabah.
Operasional bus pengumpan tersebut dipastikan akan bersifat situasional. Pemerintah daerah hanya akan mengerahkan armada secara masif pada momentum tertentu yang memiliki trafik kunjungan tinggi.
”Untuk armada shuttle, kita sesuaikan dengan momen liburnya. Paling nanti saat Tahun Baru atau Lebaran yang kunjungannya masif. Kalau hari biasa, jumlahnya akan kita batasi agar efisien secara anggaran,” tutur Citra.
Strategi ini mencerminkan upaya moderasi pemerintah daerah: menyeimbangkan antara kenyamanan pelancong di kawasan pantai dengan kebutuhan mendesak warga lokal akan jalan yang laik di wilayah pedesaan.***
