Kado Milangkala ke 11, JDIH Sekretariat DPRD Pangandaran Raih Peringkat Terbaik ke 1 Tingkat Nasional

Avatar of Meilani
Kado Milangkala ke 11, JDIH Sekretariat DPRD Pangandaran Raih Peringkat Terbaik ke 1 Tingkat Nasional
Ketua DPRD pangandaran Asep Noordin HMM saat menerima penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly di Jakarta./ Dok. Humas DPRD Pangandaran

PANGANDARANTODAY – Setelah mendapatkan penganugerahan Terbaik ke II (JDIH) Sekretariat DPRD Kabupaten Kota Tingkat Provinsi Jawa Barat pada bulan September 2023, kini kembali meraih penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) peringkat Terbaik ke I kategori JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten.

Ini merupakan prestasi yang luar biasa di raih Sekretariat DPRD sebagai kado Milangkala Kabupaten Pangandaran ke 11 tahun 2023.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly kepada Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin H.M.M di Ball Room Hotel Aston Kartika Jakarta , Jln Kiyai Tapa Grogol Jakarta Pusat, Kamis 12 Oktober 2023. Dilansir dari Humas DPRD Pangandaran, Jumat 13 Oktober 2023.

Penyerahan penghargaan dihadiri oleh seluruh anggota JDIH yang telah terintegrasi dengan JDIHN, sebanyak 1024 anggota JDIHN dengan 13 kategori, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh indonesia dan lembaga lain.

Baca juga:  Mantan Ketua DPRD Pangandaran Jelaskan Soal Rencana Pinjaman Pemkab pangandaran, Iwan M Ridwan: Sudah Ada dasar Hukumnya

Ketua DPRD Kab Pangandaran Asep Noordin H.M.M mengatakan, JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran meraih penghargaan Terbaik pada peng anugerahan JDIHN Awards Tingkat Nasional sebagai peringkat Terbaik ke 1, menggeser Kabupaten Batang yang selama ini beberapa kali meraih peringkat Terbaik ke 1 Nasional.

“Alhamdulilah pada tahun 2023, kita dapat meraih penganugerahaan peringkat Terbaik ke 1 Nasional,” ucap Asep.

Menurut Asep, ini merupakan prestasi yang luar biasa dan merupakan kado Terbaik untuk Kabupaten Pangandaran dalam rangka Milangkala ke 11 tahun 2023.

JDIHN Award merupakan prasarana pembinaan bidang hukum dalam menghadapi tantangan problematik hukum, apalagi saat ini sedang dalam menghadapi tahun politik yang di mungkinkan banyak permasalahan permasalahan hukum yang perlu di selesaikan, ungkap Asep Noordin H.M.M.

Kata Asep, JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran ini berisi informasi terkait regulasi meliputi Peraturan Daerah, mulai dari penyusunan Propemperda, Naskah Akadamik, pembahasan Raperda sampai penetapannya, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, risalah-risalah rapat pembahasan raperda, agenda kegiatan DPRD, serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dalam pembentukan produk hukum daerah.

Baca juga:  Keren, RSUD Pandega Raih Juara 1 Lomba Inovasi Literasi Balaputra Kabupaten Pangandaran 2023

Selain itu, kata Asep, setiap produk hukum yang sudah tersusun di Web JDIH, sudah memiliki Abstrak, sehingga masyarakat, pimpinan dan anggota DPRD serta yang lainnya dapat mengetahui lebih cepat isi dari produk hukum dan yang lainnya.

“Dengan demikian tentu lebih mempercepat pemahaman terhadap produk hukum yang ingin kita ketahui,” ujarnya.

Pelaksanaan JDIHN Award tingkat Nasional merupakan dukungan untuk implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Perpres tersebut mengamanatkan agar JDIH dapat menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah maupun instansi lainnya.

BPHN selaku pembina JDIH, menyelenggarakan JDIHN AWARD dengan beberapa tahapan dan mekanisme penilaian yang di targetkan tentu yang harus di laksanakan oleh seluruh anggota JDIHN yang telah terintegrasi dengan JDIHN BPHN.

Baca juga:  Kapolri Instruksi Brimob dan Densus Berantas Seluruh Aksi Terorisme

Pemberian Anugerah JDIHN atau JDIHN Awards bagi Anggota JDIHN sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan atas kinerja dalam mengelola JDIH.

“Mempertahankan prestasi Tentu merupakan hal yang tidak gampang, perlu dedikasi dan kerja keras yang luar biasa, di dukung dengan team work yang kompak dan solid,” ungkap Asep.

Sementara Kepala BPHN Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana. S.H., M.Hum dalam sambutannya menyampaikan, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan sarana membangun hukum nasional sebagai perekat dalam pemersatu bangsa melalui transformasi digital, dengan slogan Satu Data Untuk Semua.***