PANGANDARAN TODAY – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran melakukan kunjungan kerja ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Jawa Barat pada Selasa, 11 Juni 2024.
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyambut kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Pangandaran dengan acara yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 1 Gedung BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jl. Moh Toha 164 Bandung.
Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran yang Hadir
Dalam kunjungan kerja ini, hadir sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, antara lain Ketua DPRD Asep Noordin, H.MM., Wakil Ketua DPRD Muhammad Taufiq, S.Ip., M.Si., dan Jalaludin, S.Ag. Turut serta Ketua Pansus Ucup Supriatna, Wakil Ketua Pansus Solihudin, S.Ip., serta Sekretaris Pansus Yeyen Widiani, SH. Anggota Pansus lainnya yang hadir adalah Sri Rahayu, S.Sos., Citra Pitriyani, SH., Hj. Hesti Mulyati, S.Pd., H. Idi Supriadi, S.Pd., Ade Rominah, SH., Oman Rohman, S.IPm, Otang Tarlian, Haer, S.Pd.I, Alip Suhendi, S.Ip., M.Si., dan Wowo Kustiwa.
Pejabat BPK yang Menerima Kunjungan
Kunjungan kerja tersebut diterima langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Sudarminto Eko Putra, SE., MM, CSFA, CFrA, Kepala Sekretariat Perwakilan Uceu Yuniarti, SH., MM., Kepala Sub Auditorat Jawa Barat II Asdian Samsul Arifin, SH., MH., CGAP, CFE, ERMCP, CSFA, Penanggung Jawab Tim Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Pangandaran Walujo, SE., serta Ketua Tim Pemeriksa atas LKPD Kabupaten Pangandaran Rendi Reinaldo, SE., M.Ak.
Tujuan dan Komitmen Kunjungan Kerja
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK menekankan bahwa kunjungan kerja ini mencerminkan komitmen kuat dari DPRD dan pemerintah daerah untuk bersama-sama menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang telah disampaikan oleh BPK Perwakilan Jawa Barat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023. Melalui kunjungan kerja ini, DPRD diharapkan dapat merumuskan langkah-langkah konkret guna memperbaiki kelemahan yang telah teridentifikasi serta melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh BPK Perwakilan Jawa Barat.
Langkah-Langkah Konkrit untuk Transparansi dan Akuntabilitas
Kunjungan kerja ini menjadi momen penting bagi DPRD Kabupaten Pangandaran untuk merumuskan strategi-strategi konkret dalam memperbaiki kelemahan yang ditemukan oleh BPK. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem pengawasan internal, serta implementasi teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dapat terwujud, sesuai dengan harapan masyarakat.
Komitmen Bersama dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Kunjungan kerja DPRD Kabupaten Pangandaran ke BPK Jawa Barat merupakan langkah nyata dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Dengan komitmen bersama antara DPRD dan BPK, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel, serta memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas.***
