PANGANDARAN TODAY – Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pimpinan DPRD Kabupaten Pangandaran
Pada Senin, 14 Oktober 2024, di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran, tiga pimpinan definitif DPRD Kabupaten Pangandaran secara resmi dilantik dan diambil sumpah janjinya. Penetapan ini menjadi momen yang dinanti-nantikan oleh berbagai pihak, mengingat prosesnya yang sempat tertunda sejak pelantikan anggota DPRD pada Agustus 2024.
Ketiga pimpinan definitif ini terdiri dari Asep Noordin dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) sebagai Ketua DPRD, serta Muhamad Taufiq dari Partai Golkar dan Dede Sutiswa Nataatmaja dari Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran. Penetapan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat fungsi legislatif di Kabupaten Pangandaran dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya bagi masyarakat.
Asep Noordin, yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan mempercayakan jabatan ini kepadanya. Secara khusus, ia memberikan apresiasi kepada PDI Perjuangan atas rekomendasi yang diberikan untuk jabatan Ketua DPRD.
“Jabatan ini bukan hanya sekadar posisi, tetapi sebuah amanah dari rakyat yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab,” ungkap Asep. “Sebagai Ketua DPRD, saya memiliki tugas besar untuk bekerja demi kemajuan bangsa, khususnya bagi masyarakat Pangandaran.”
Setelah resmi ditetapkan, Asep menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah demi memajukan Kabupaten Pangandaran. Dengan harapan agar segala tugas dan fungsi yang diemban dapat dijalankan secara optimal, Asep juga meminta dukungan dari masyarakat.
“Kami berharap doa restu dari masyarakat agar kami dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan maksimal,” katanya.
Asep mengakui bahwa proses penetapan pimpinan definitif yang cukup lama ini disebabkan oleh dinamika politik yang terjadi di tingkat nasional. Menurutnya, waktu yang diperlukan untuk menerima rekomendasi ini tidak hanya melibatkan komunikasi dengan PDI Perjuangan, namun juga dengan partai lain seperti Golkar dan Gerindra.
Kondisi politik yang bergejolak di tahun ini memang menjadi faktor utama yang mempengaruhi proses penetapan pimpinan DPRD. “Tahun politik ini memerlukan pertimbangan khusus dan membuat proses rekomendasi menjadi lebih panjang. Ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Pangandaran, tetapi juga di berbagai daerah lainnya,” jelas Asep.
Meskipun penetapan pimpinan definitif terkesan lambat, Asep memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu program-program pembangunan di Kabupaten Pangandaran. DPRD tetap berkomitmen untuk menjalankan program yang telah direncanakan demi kesejahteraan masyarakat.
Dengan penetapan pimpinan DPRD yang kini sudah definitif, Kabupaten Pangandaran diharapkan dapat melangkah maju dengan kepemimpinan yang kuat dan solid.***
