PANGANDARAN – Bupati Citra Pitriyami meninjau langsung proyek pembangunan rumah untuk relokasi penghuni eks Pasar Wisata yang berada di Desa Sukahurip, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Kamis, 23 April 2026. Dalam kunjungannya, Bupati didampingi oleh sejumlah pejabat dan SKPD terkait serta anggota Komisi III DPRD Kab Pangandaran.
Dalam peninjauannya, Bupati menyoroti beberapa hal terkait proses pembangunan hunian yang sempat terjadi longsor beberapa waktu lalu.
Dirinya mengungkap kekecewaannya lantaran progres pembangunan belum mencapai target yang ditentukan, meski dana stimulan telah dicairkan sepenuhnya ke rekening para penerima manfaat. Untuk satu penerima manfaat masing-masing mendapatkan bantuan senilai Rp 20 juta.
Ia mencatat adanya ketimpangan progres antara pembangunan yang dikelola secara berkelompok dengan yang dikelola secara mandiri atau pribadi.
”Harusnya akhir April ini sudah selesai. Tapi tadi saya lihat masih ada beberapa rumah yang progresnya baru sekitar 50 persen. Padahal uangnya sudah diserahkan dalam dua termin ke rekening mereka,” ujar Citra.
Bupati menjelaskan, bahwa pembangunan yang dikoordinir oleh ketua kelompok relatif berjalan lancar dengan progres rata-rata mencapai 90 persen. Masalah utama justru muncul pada 32 unit rumah yang dikelola secara pribadi. Dari jumlah tersebut, hanya 5 unit yang menunjukkan progres signifikan.
”Ini yang menjadi kekhawatiran kami. Uang negara sudah masuk, peruntukannya untuk rumah, jadi harus dipertanggungjawabkan. Saya sudah tugaskan asisten daerah untuk memanggil para pemilik yang progresnya masih rendah,” ujarnya.
Selain masalah bangunan, Citra juga mengakui adanya kendala teknis akibat longsor di area relokasi. Pemerintah daerah berkomitmen untuk segera melakukan penanganan darurat, termasuk rencana terrasering untuk menjaga stabilitas lahan.
Pemkab Pangandaran berencana mengalokasikan anggaran bertahap untuk pemenuhan fasilitas tersebut, dengan prioritas utama pada penanganan area rawan bencana di lokasi relokasi.
“Rumah hunian ini akan dilengkapi oleh drainase, listrik dan fasilitas lainnya secara bertahap,” ujar Bupati.
Sekretaris Komisi III DPRD Pangandaran, Adang Sudirman, menyatakan dukungannya terhadap langkah proaktif pemerintah daerah. Adang menekankan pentingnya pengawasan bersama agar hunian tersebut segera layak ditempati.
”Kami dari DPRD mengapresiasi langkah Bupati yang langsung turun ke lapangan. Ini adalah bentuk transparansi agar kita tahu apa yang sebenarnya terjadi di bawah,” kata Adang.
Adang juga menyoroti aspirasi masyarakat terkait fasilitas penunjang seperti akses jalan, drainase, instalasi listrik, dan ketersediaan air bersih.
“Masyarakat sangat berharap fasilitas umum segera tuntas. Kami akan terus mengawal ini, termasuk koordinasi dengan pihak terkait untuk pembebasan lahan tambahan jika diperlukan,” pungkasnya.***
