Pemda Pangandaran Dapat Dukungan Massif dari Tokoh Agama dan Ormas Islam

Avatar of Meilani
Pemda Pangandaran Dapat Dukungan Massif dari Tokoh Agama dan Ormas Islam
Bupati Jeje saat memberi paparan terkait APBD 2024 dihadapan para tokoh agama dan Ormas Islam di gedung Islamik Center Pangandaran, Senin 11 Desember 2023.

PANGANDARAN TODAY – Ratusan tokoh agama dan anggota Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam di Kabupaten Pangandaran bersatu dalam menyatakan dukungan mereka kepada Pemerintah Daerah.

Ungkapan dukungan ini terjadi saat Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, menggelar ekspose mengenai transparansi APBD dan strategi pemulihan APBD tahun 2024. Acara tersebut berlangsung di Gedung Islamic Centre Pangandaran pada Senin, 11 Desember 2023.

Sebanyak 500 lebih individu dari berbagai lapisan masyarakat, tokoh agama, MUI, PCNU, Muslimat, Muhamadiyah, Ansor, Fatayat, dan berbagai Ormas Islam di Kabupaten Pangandaran turut serta dalam kegiatan ini.

Bupati Jeje menjelaskan bahwa tujuan dari ekspose ini adalah untuk memperlihatkan transparansi program dan kegiatan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran. Meskipun begitu, ia merasa menyesal karena tidak semua undangan hadir, terlebih ketika isu terkini yang tengah menjadi perbincangan adalah pinjaman jangka panjang atau portofolio.

Baca juga:  RSUD Pandega Ucapkan Selamat Atas Dilantiknya AKBP. HIdayat SH.SIK Menjadi Kapolres Pangandaran

“Hari ini, kita dihadapkan pada banyak informasi simpang siur yang membuat kita kesulitan membedakan antara informasi yang benar dan yang hoaks atau bohong. Padahal, inilah saat yang tepat untuk mencari penjelasan dan kebenaran,” ungkap Jeje.

Jeje juga mengulas pencapaian pemerintah Kabupaten Pangandaran, terutama dalam sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Sejumlah program kegiatan bahkan meraih penghargaan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Jeje turut menyampaikan informasi terkait APBD Kabupaten Pangandaran, mulai dari pendapatan hingga pengeluaran atau belanja daerah yang akan dijalankan pada tahun 2024.

Ketua LDNU Kabupaten Pangandaran, Ajengan Ucu Saeful Aziz, memberikan apresiasi atas upaya Pemerintah Daerah terkait transparansi anggaran. Ia menyatakan, “Jarang sekali Bupati membahas APBD di depan umum, bahkan beberapa rekan media kami sendiri menyaksikannya. Bupati yang memaparkan APBD secara rinci adalah hal yang langka.”

Baca juga:  PHRI PANGANDARAN JALANI VAKSINASI BOOSTER

Menurut Ajengan Ucu, Kabupaten Pangandaran telah membuktikan diri sebagai salah satu kabupaten yang terbuka dan transparan di era informasi publik ini.

Ajengan Ucu bersama tokoh agama dan aktivis Ormas Islam mengungkapkan keprihatinan terhadap pihak-pihak yang mempolitisasi permasalahan saat ini. Mereka mengingatkan akan bahayanya jika suatu masalah tidak diselesaikan dengan solusi, melainkan malah dijadikan bahan politik.

Hal ini menurutnya, dapat mengakibatkan fitnah, kebencian, dendam, dan provokasi, terutama jika ada pihak yang memanfaatkan isu politik. Oleh karena itu, mereka menyerukan agar masyarakat menahan diri, tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu menyesatkan, tidak terjebak dalam perpecahan, dan selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Tujuannya adalah agar Pangandaran tetap kondusif, penuh cinta damai, sehingga wisatawan betah di Pangandaran, dan iklim investasi tetap stabil untuk mempercepat pemulihan APBD.

Baca juga:  Pemkab Pangandaran Hadiri Rakor Lintas Sektoral Persiapan Pengamanan Pemilu 2024

“Kami mendukung upaya pemilihan APBD Kabupaten Pangandaran dengan pola Portofolio,” tambahnya sebagai bentuk dukungan mereka terhadap proses pemulihan APBD yang dianggap penting bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangandaran.

Ini 7 pernyataan sikap dari para tokoh agama dan Ormas Islam di Kabupaten Pangandaran:

1. Pemerintah harus lebih intens dalam melaksanakan sosialisasi dan transparansi.
2. Pemerintah tidak boleh anti kritik dan menerima berbagai aspirasi masyarakat.
3. Masyarakat tidak kehilangan etika dalam mengkritisi Pemerintah.
4. Kemaslahatan harus menjadi spirit utama dalam berbagai Sendi kehidupan.
5. Semua kritik harus konstruktif bukan destruktif.
6. Hal-hal yang menyangkut hukum dan regulasi tentu semua ada ranahnya dan harus di pertanggungjawabkan.
7. Apresiasi dan mendukung kinerja Pemerintah selama mendatangkan maslahah.***