PANGANDARAN TODAY – Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran, Kusdiana, tak ingin rencana pembangunan daerahnya hanya berakhir di atas kertas atau sekadar tumpukan angka yang tak bernyawa. Di tengah tuntutan efisiensi, ia memilih turun gunung, menyambangi satu per satu “dapur” Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam sebuah rangkaian roadshow pengendalian perencanaan dan penganggaran untuk tahun 2026.
Langkah ini bukan sekadar kunjungan formalitas. Kusdiana, yang menggandeng jajaran strategisnya, tengah berupaya mengunci sinkronisasi anggaran agar selaras dengan napas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
“Ini adalah upaya memastikan setiap rupiah yang keluar benar-benar terukur dan akuntabel,” bisik seorang sumber di lingkungan setda, menggambarkan ketatnya pengawasan kali ini.
Menjahit Program di Lima Pintu
Pada putaran kali ini, setidaknya ada lima instansi yang menjadi sasaran evaluasi tim pengendali:
– Dispusip & Disnaker: Fokus pada penguatan literasi dan mitigasi pengangguran.
– BPBD: Menyangkut kesiapsiagaan bencana di wilayah pesisir.
– Dinas Pertanian & Dishub: Dua sektor krusial yang menyokong urat nadi ekonomi dan mobilitas warga Pangandaran.
Kusdiana menekankan bahwa tanpa pengendalian yang ketat, sinergi antar-lembaga seringkali luput, berujung pada program yang tumpang tindih. Ia ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil bukan sekadar rutinitas, melainkan langkah berkelanjutan yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat.
Menuju Pangandaran 2026
Targetnya jelas: Harmonisasi. Di tengah dinamika ekonomi nasional, Pangandaran mencoba tetap tegak dengan perencanaan yang presisi. Roadshow ini menjadi sinyal kuat bahwa birokrasi di bawah komando Kusdiana sedang mencoba berlari lebih cepat, namun dengan kompas yang tetap terjaga.
Bagi publik Pangandaran, keterbukaan dan ketajaman perencanaan ini adalah harapan. Sebab, pembangunan yang hebat selalu bermula dari meja kerja yang rapi dan anggaran yang tak bocor.***
